Polusi Visual dan Kehancuran Kota

Ketika hunting foto untuk proyek “Pause; Urban Decay”, saya memotret Kota Bandung ketika kota sedang kosong. Namun, hasil foto saya memperlihatkan jejak-jejak manusia yang mengarahkan kota pada kehancurannya. Kehancuran itu ditandai dengan kesemena-menaan warga kota menampilkan produk visual di sembarang tempat. Poster kertas menempel secara permanen di dinding toko, di tiang listrik, atau di dinding jembatan layang. Baliho menumpuk di sudut perempatan. Megatron menyala di tengah jalan. Spanduk bertumpuk di pinggir jalan.

Dari pengalaman ini saya menyadari akan fungsi ruang publik sebagai medan pertarungan visual. Iklan komersil maupun politik berebut tempat untuk mempersuasi publik pengguna jalan raya. Saya menemui dosen saya, Yasraf Amir Piliang di kampus Institut Teknologi Bandung untuk mendiskusikan masalah ini.

“Alih-alih terpampang dengan rapi dan enak dilihat, iklan-iklan itu justru berlomba-lomba menjadi megalomaniak,” terang Yasraf. Megalomania adalah hasrat untuk memperlihatkan citra diri dengan menampilkan sesuatu yang besar. Semakin besar citra dan bentuk maka semakin bonafit juga seseorang atau suatu produk komersil.

Produk visual bukan hanya semakin besar, namun juga semakin banyak. Produk visual berjejalan, berulang-ulang dan rebutan perhatian. Dalam suatu perjalanan di kota Bandung, rasanya saya tidak diberikan ruang untuk mengistirahatkan mata. Yang saya sadari adalah visualitas di jalan raya tidak memberikan ruang bagi saya untuk memaknai suatu karya visual karena setelah menatap satu produk visual, saya langsung disergap produk visual yang lain. Akhirnya, pengalaman visual di jalan raya tidak memberikan makna apa-apa, selain menghasilkan kritik bagi keberadaan mereka.

Inikah polusi visual?

Menurut Yasraf, polusi visual merupakan metafora dari polusi ekologis. Umumnya kita mengenal istilah polusi dalam konteks lingkungan hidup, seperti bagaimana sampah rumah tangga yang di buang ke sungai akan membunuh ekosistem binatang dan tumbuhan yang ada di sungai. Dalam hal ini polusi visual adalah sampah yang di hasilkan dari produk visual seperti sampah billboard, brosur, baliho, poster dan produk visual baru seprti urban screen dan sebagainya. Namun sebagai metafora polusi visual diartikan sebagi sampah estetik yang mempengaruhi pengalaman visual kita secara emosional, yang secara langsung menggangu mata kita menikmati alam semesta ini. Polusi visual adalah sama halnya “sampah mata”.

Polusi visual ini bisa jadi merupakan hasil dari rekayasa citra dalam kebudayaan sehari-hari. Saya ingat-ingat lagi kuliah Bambang Sugiharto, Dosen Filsafat Universitas Parahyangan yang juga mengajar di Program Magister Seni Rupa ITB, mengenai kebudayaan dan kehidupan sehari-hari. Polusi visual dimungkinkan karena kebudayaan dibangun oleh prinsip fantasmagoria. Modernitas ditandai dikepungnya keseharian kita oleh pesona benda, citra dan berita yang mengagumkan namun sesungguhnya ilusoris. Permainan tampilan permukaan belaka. Begitu kira-kira fantasmagoria.

Megalomania dan fantasmagoria ini berkoalisi dengan kelalaian pemerintah dalam menata ruang kota. Berjejalnya produk visual di jalan raya juga diakibatkan oleh lemahnya kebijakan publik yang berpihak pada estetika ruang dan kenyamanan warga di ruang publik. Saya merasa, polusi visual bisa meningkatkan tingkat depresi warga.

Yasraf yang lama tinggal di London mencontohkan bangaimana tata ruang ideal diciptakan di sana. London menata ruangnya agar menjadi identitas bagi Inggris. “Kita bisa lihat bentuk desain pada marka jalan, bentuk taksi dan sebagainya merujuk pada identitas negara tersebut. Maka dari itu bagaimana membentuk tata ruang yang ideal adalah dengan menciptakan tata ruang yang harmonis antara pembangunan dan ekosistem. Saat itu pula arus informasi tidak terganggu, karena iklan politik, komersil dan estetika ruang dibagun sesuai peruntukannya,” tegas Yasraf.

Kamar Gelap

Demokrasi seyogyanya lahir dari kekuatan rakyat dan rakyat idealnya bisa menentukan kebijakan publik. Namun kini di jalanan yang hadir bukanlah publik, melainkan elit politik dan elit ekonomi yang mengatasnamakan publik. Yasraf memiliki istilah yang menarik untuk menjelaskan kondisi tersebut, yakni “kamar gelap”. Artinya persengkokolan pejabat publik dengan pengusaha untuk menguasai ruang publik, dan ini tidak diketahui oleh rakyat. maka kita bisa lihat bahwa demokrasi tidak bekerja sebagaimana fitrahnya dan penuh manipulasi.

Saya menemui Ridwan Kamil yang menjadi pembicara diskusi pameran foto “Art Deco Kiwari” di Galeri Rumah Sarasvati, Senin (18/3). Menurutnya kesalahan tata ruang Bandung adalah tidak adanya zonasi atau pengelompokan prioritas pembangunan. Dago tidak bisa dibuat seperti Cihampelas. Maka zonasi diperlukan untuk mengukur bagaimana pembangunan lebih terencana untuk menciptakan identitas kota.

“Keniscayaan dari sebuah peradaban adalah bagaimana manusia mewariskan peradaban yang baik, dan bukan hanya sekedar beromantisme dengan masa lalu. Tantangan hari ini bukan hanya menjaga warisan masa lalu, tetapi juga mewariskan peradaban baru yang menjunjung tinggi keharmonisan manusia dan alam,” ujar arsitek yang akrab disapa Emil ini.

Yang menjadi masalah akhirnya adalah partisipasi publik itu sendiri di ruang publik. George Simmel (1858-1918) sudah mengingatkan bahwa kota adalah ruang yang dikelola dengan over-stimulasi terhadap syaraf, membuka potensi pada trauma terhadap kerumunan sekaligus menimbulkan sikap ketidakpedulian. Saya merasakannya. Cukup lama saya apatis terhadap kondisi kota yang semrawut dan penuh dengan berbagai polusi termasuk visual. Saya masih bertanya-tanya, apakah apatisme ini buah dari trauma?

Menurut Kunto Adi Wibowo, dosen Fikom Unpad, kita mengidap pengetahuan bawaan dari budaya prebendal-tradisional. Menurutnya, secara tradisional bangsa Indonesia tidak memiliki kesadaran ruang publik seperti pengetahuan barat-modern. Modernisme membagi ruang secara teritorial. Ruang publik dimiliki oleh publik dan publik memiliki hak dan kewajiban di sana. Sedangkan suku bangsa di nusantara tidak berpikir secara teritorial, melainkan konsep cacah, sehingga menganggap ruang publik itu tidak riil. Itulah mengapa kita bisa cuek terhadap ruang publik karena kita tidak merasa memilikinya. Mungkin juga karena itu pemerintah tidak serius menata ruang publik, karena ruang publik dianggap tidak ada. Yang ada akhirnya praktik kamar gelap.

Bagaimanapun, kita telah hidup dalam penetrasi budaya modern yang dalam konteks budaya visual tengah memuncak. Jika kita percaya ruang publik itu ada, masa sih kita mau membiarkan polusi visual terus ‘cetar membahana’?

*Artikel Ini sudah terbit di Koran Sindo Jabar 17 juli 2013.

Enjoy 😀